Birokrasi kita positif atau negative ?*
secara umum
birokrasi adalah tata kerja pemerintahan agar tujuan negara bisa tercapai
secara efektif dan efisien, namun beberapa
tokoh memiliki pandangan positif dan negative terhadap birokrasi.
Birokrasi yang bermakna positif diartikan sebagai
birokrasi legal-rasional yang bekerja secara efisien dan efektif. Birokrasi tercipta
karena kebutuhan akan adanya penghubung antara negara dan masyarakat, untuk
mengejawantahkan kebijakank ebijakan negara. Artinya, birokrasi dibutuhkan baik
oleh negara maupun oleh rakyat. (pendapat ini didukung oleh Max Weber dan Hegel)
Birokrasi yang bermakna negatif diartikan sebagai
birokrasi yang penuh dengan patologi (penyakit), organisasi tambun, boros,
tidak efisien dan tidak efektif, korupsi, dll. Birokrasi adalah alat penindas
(penghisap) bagi kaum yang lemah (miskin) dan hanya membela kepentingan orang
kaya. Artinya, briokrasi hanya menguntungkan kelompok orang kaya saja. (pendapat
ini didukung oleh Karl Max dan Harold
Laski)
Jika
melihat ketiga pernyataan diatas kita dapat mencocokan kondisi di Negara kita,
Pertama Penyalahgunaan mobil dinas, Pembelian mobil
dinas dimaksudkan sebagai fasilitas, alat bantu, untuk kelancaran pelaksanaan
tugas para penyelenggara negara agar meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pelayanan kepemerintahan kepada masyarakat. fasilitas mobil dinas dianggarakan
dalam APBD yang notabene merupakan uang rakyat
Dalam pelaksanaan dilapangan pengadaan mobil dinas
yang harusnya untuk kepentingan dinas dan untuk melayani masyarkat justru
terdapat berbagai penyimpangan diantaranya
- mobil dinas selepas jam kerja seharusnya diparkir dikantor namun justru diparkir digarasi milik pribadi, selain itu sering penggunaan mobil dinas untuk berbagai keperluan pibadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan
- penggantian plat merah dengan plat hitam, untuk menghindari pengisian BBM jenis pertamax padahal biaya perawatan mobil termasuk BBM dan pajak ditanggung oleh APBD
- penggunaan mobil dinas untuk mudik saat lebaran maupun saat libur panjang sering terlihat mobil dinas berplat terpakir di tempat wisata maupun pusat perbelanjaan
penyalahgunaan mobil dinas di atas dapat digolongkan
ke dalam tindakan free rider sebab rakyat dipaksa untuk iuaran (membayar pajak
) untuk menyediakan mobil dinas yang tujuannya untuk kepentingan rakyat justru
digunakan untuk kepentingan pribadi
kedua, masih banyak aparatur Negara yang mangkir dari
pekerjaan, disetiap hari pertama masuk kerja setelah idul fitri hampir setiap
tahun media memberitakan bahwa masih
banyak PNS yang terlambat dan membolos kerja dengan berbagai macam alasan,
selain itu sering kita mendapati pada saat jam kerja beberapa PNS justru
membolos dan terjaring razia saat berada di pasar, Pusat perbelanjaan dan rumah
makan.
ketiga, rencana aparatur untuk menaikan uang muka
pembelian mobil pejabat. Dibawah masyarakat kita menjerit menanggung naiknya
harga kebutuhan pokok (inflasi) akibat berfluktuasinya harga BBM serta kenaikan
tariff dasar listrik. Aparatur Negara kita justru meminta tambahan fasilitas
kepada Presiden berupa kenaikan uang
muka mobil pejabat dari awalnya Rp 116.650.000 menjadi Rp 210.890.000, hasilnya
keputusan tersebut dianulir oleh presdien jokowi sendiri yang sebelumnya sudah
mensetujui.
Maka dapat disimpulkan bahwa birokrasi di Negara kita
lebih condong kearah negative organisasi tambun, boros, tidak efisien dan tidak
efektif ditambah dengan rencana renovasi
gedung DPR merupakan isu lama yang kembali muncul akhir-akhir ini semakin semakin
menguatkan kesimpulan penulis.
0 comments: